Havana88 – Ekonomi, Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan industri kelapa sawit Indonesia memiliki peran strategis dalam mendorong ekonomi. Saat ini, industri kelapa sawit berhasil membuka lapangan kerja secara besar-besaran di seluruh Indonesia.
Dalam acara internasional webinar Sustainable Palm Oil Development in Indonesia, pada Rabu (7/4), Airlangga mengungkapkan, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan layak bagi 16 juta tenaga kerja di seluruh tanah air.
Menko Airlangga menambahkan, walau saat ini kondisi tengah pandemi covid-19, tetapi produk kelapa sawit masih tetap menunjukkan angka yang baik sekitar USD 22,97 miliar atau tumbuh hingga 13,6 persen dari tahun 2019.
Syukurnya, trend positif ini masih berlanjut hingga tahun 2021. Dimana harga referensi dari Kementerian Perdagangan, CPO di periode April 2021 angkanya cukup tinggi, sekitar USD 1.093,83 per ton. Dengan begitu, bea yang keluar diterapkan sebesar USD 116 per ton.
Menko Airlangga mengatakan, industri kelapa sawit senantiasa dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, serta lingkungan.
Hal ini tentu sejalan dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yang mana sudah diatur dalam RPJMN Indonesia 2020-2024.
Bahkan, pemerintah sudah meyakini bahwa pembentukan kelapa sawit berkelanjutan mampu memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembentukan berkelanjutan di Indonesia.
Pembangunan Sustainable Palm Oil
Kebijakan pemerintah yang terus dilakukan dalam rangka akselerasi pembangunan kelapa sawir sebenarnya sudah tercantum dalam Perpres No.44 Tahun 2020, yaitu tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan alias Sustainable Palm Oil.
Aturan ini mewajibkan seluruh perusahaan perkebunan sawit untuk mendapatkan sertifikasi, yang digunakan sebagai jaminan, bahwa praktik produksi yang dilakukan telah mengikuti prinsip serta kaidah berkelanjutan.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak bisa bekerja sendiri dan memerlukan seluruh dukungan dari pemangku kepentingan, mulai dari sektor hulu, sektor hilir, hingga sektor masyarakat.
Indonesia juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan dan bantuan dari kepentingan stakeholder di tingkat global.
