Havana88 – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Alkadrie menilai maraknya kejadian pemudik, khususnya di posko isolasi Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat, dalam dua malam terakhir merupakan imbas dari kebijakan pemerintah yang tumpang tindih.
Menurut Syarief, kebijakan pemerintah yang tumpang tindih membuat masyarakat enggan mematuhi larangan mudik Lebaran 2021. Sebab, masih banyak warga yang bertekad melakukan kegiatan mudik, terlepas dari penyebaran virus corona (Covid-19).
“Selama ini memang seperti itu. Sejak awal Covid kita selalu tidak sinkron, beda pandangan antara satu dengan yang lain,” kata Syarief saat dihubungi, Selasa (11/5).
Menurutnya, banyak yang menilai pemerintah tidak sejalan dengan kebijakannya sendiri. Pemerintah memang sudah melarang warga mudik sejak awal Idul Fitri 1442 H / 2021.
Namun, di sisi lain, pemerintah tidak melarang aktivitas pariwisata saat libur Lebaran. Tak hanya itu, ketika pemerintah menerapkan kebijakan pelarangan mudik, warga negara asing (WNA) yang menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) masih merangsek masuk ke Indonesia.
Meski begitu, menurut politisi Partai NasDem itu, tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya penyebaran Covid-19 saat ini cenderung menurun.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa penularan virus corona terjadi antar manusia.
“Transfer itu transmisi melalui interaksi. Satu-satunya yang menghambat interaksi itu tentunya bagaimana tidak berinteraksi langsung atau menjaga jarak,” terangnya. Tak hanya itu, Syarief juga menilai saat ini masyarakat mulai merasa bosan.
Mereka juga rindu bertemu keluarganya saat momen Lebaran, karena sejak tahun lalu mereka belum kembali ke kampung halaman.
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan pemerintah melarang mudik tidak berdasarkan kajian mendalam. Menurutnya, jika harus melarang keras mudik Lebaran, seharusnya pemerintah bisa melakukan lockdown.
“Kalau pemerintah serius melarang mudik, yang seharusnya dilakukan adalah lockdown. Dengan lockdown, pergerakan masyarakat bisa dikendalikan. Karena hanya masyarakat yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bisa keluar,” kata Saleh.
Selain itu, Saleh juga menilai pemerintah tidak konsisten. Di satu sisi, pemerintah menjaga ketat agar masyarakat tidak pulang, namun di sisi lain pemerintah membuka lebar pintu masuknya tenaga kerja asing.
“Aturan ini tentu dinilai tidak konsisten. Akibatnya, ada warga yang merasa pelarangan mudik tidak adil. Itu mungkin menjadi alasan mengapa masih banyak yang pulang kampung,” pungkasnya.
Sebagai informasi, warga masih nekat melakukan kegiatan mudik. Terbukti, pos pemblokiran larangan mudik di Jalur Pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang diserbu gelombang pemudik sejak Minggu dan Senin malam.
Kendaraan pemudik yang memadati Pos Penyumbatan Kedungwaringin didominasi kendaraan bermotor roda dua. Kondisi ini dimulai pukul 21.00 WIB. Para pemudik itu seakan-akan terus berdatangan hingga para petugas kewalahan untuk melakukan pemeriksaan.
