Havana88 – Lonjakan kasus COVID-19 di luar Jawa dan Bali menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi meminta tanggapan cepat terhadap lonjakan kasus tersebut.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas evaluasi kemajuan dan tindak lanjut PPKM tingkat 4 yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (7/8/2021). Jokowi mengatakan peningkatan kasus COVID-19 di luar Jawa dan Bali mengalami peningkatan dalam 2 minggu terakhir.
“Kebutuhan kita saat ini adalah respon yang cepat, karena sepertinya ini pergeseran lonjakan dari Jawa-Bali ke luar Jawa-Bali. Dan selama 2 minggu terakhir saya melihat penambahan kasus baru di provinsi luar Jawa terus meningkat. meningkat,” kata Jokowi.
Berikut pernyataan lengkap Jokowi terkait evaluasi PPKM level 4:
Respon cepat, kebutuhan kita saat ini respon cepat, karena sepertinya ini pergeseran dari Jawa-Bali ke luar Jawa-Bali. Dan selama 2 minggu ini saya melihat penambahan kasus baru di provinsi luar Jawa terus meningkat
Dalam catatan saya, 25 Juli, di luar Jawa Bali menyumbang 13.200 kasus, atau 34% kasus baru secara nasional. Namun per 1 Agustus naik menjadi 13.589 atau 44% dari total kasus baru secara nasional, dan per 6 Agustus 2021 naik lagi menjadi 21.374 kasus, ini sudah 54% dari total kasus baru secara nasional. Hati-hati kenaikannya dalam 2 minggu.
Dan saya menginstruksikan kepada Panglima dan Kapolri untuk benar-benar mengingatkan kepada Pangdam Kapolda dan Danrem, Dandim, serta Kapolri agar benar-benar cepat tanggap terhadap angka-angka yang telah saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada. Saya melihat angka-angka ini, hati-hati. Ini dia 5 provinsi yang tinggi pada 5 Agustus kemarin. Kaltim 22.529 kasus aktif, Sumut 21.876, Papua 14.989, Sumbar 14.496, Riau 13.958, Kamis. Hati-hati Jumat kemarin, Sumut naik menjadi 22.892, naik, Riau naik menjadi 14.993, naik, Sumbar juga naik 14.712, yang turun dalam 2 hari terakhir, Kaltim dan Papua. Tapi hati-hati ini selalu naik turun.
Dan yang perlu diwaspadai adalah NTT, NTT hati-hati, saya lihat minggu lalu, 1 Agustus NTT masih 886, 1 Agustus, 2 Agustus, 410 kasus baru, 3 Agustus 608 kasus baru, 4 530 Agustus, tapi lihatlah tanggal 6 kemarin 3.598, angka seperti ini harus direspon dengan cepat.
Apa yang harus kita lakukan? pertama, ada 3 hal penting, pertama berkaitan dengan mobilitas masyarakat, jika kasusnya besar seperti itu, mobilitas masyarakat direm. Pertama, yang terpenting semua gubernur harus tahu, pangdam, Kapolda harus tahu, mobilitas manusia direm minimal 2 minggu. Kedua, saya minta kepada Panglima TNI terkait test dan tracing segera mengetahui siapa saja yang positif kasusnya, segera ditemukan, cepat tanggap, karena berkaitan dengan kecepatan. Kalau tidak, orang yang kasus positif sudah menyebar kemana-mana, segera temukan, yang kedua segera tes dan tracing, tes ditemukan, tracing dengan siapa dia kontak.
Ketiga, segera bawa, ajak masuk isolasi terpusat, sudah menjadi tugas gubernur, bupati dan walikota menyiapkan isolasi terpusat di kotanya masing-masing. Bisa ada 1, 2, 10, bisa pakai sekolah, saya lihat beberapa provinsi di Jawa pakai sekolah, pakai aula, pakai gedung olah raga, dikasih tempat tidur nyaman, bawa ke sana.
Dan saya mohon kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk membantu daerah dalam penyusunan isoter ini, khususnya di daerah-daerah yang saya sebutkan yang harus segera merespon dari tokoh-tokoh yang ada.
Dan juga melibatkan Ikatan Dokter Indonesia IDI khususnya dalam menangani pasien, kalau di Jawa ada yang lewat telemedicine, kalau tidak ya tidak apa-apa lewat telepon, ini untuk menekan angka kematian yang ada. Saya pikir itu 3 hal.
Sekali lagi saya ulangi bahwa indeks mobilitas harus diturunkan, testing dan tracing harus direspon dengan cepat. Tiga isolasi itu terpusat, ini sudah pengalaman di provinsi-provinsi di Jawa. 3 ini telah dilakukan, saya rasa saya tidak perlu mengatakan terlalu banyak pada kesempatan yang baik ini.
Dan terakhir, kecepatan vaksinasi yang harus didukung semua, selain 3 di atas, kunci terakhir adalah kecepatan vaksinasi, semua negara melakukan ini dan kami juga melakukannya dengan kecepatan, jangan biarkan vaksin datang, jika gubernur mendapatkan vaksin , bu bupati, walikota dapat vaksin jangan sampai vaksin stop sehari 2 hari langsung suntik ke masyarakat, setelah minta ke pusat lagi jangan terlalu lama simpan stok vaksin baik di dinas kesehatan juga sebagai rumah sakit dan puskesmas, segera pesan semua suntikan karena kecepatan ini memberikan perlindungan bagi masyarakat kita.
