Havana88 – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta Forkopimda Bali terus memperkuat penerapan strategi pengendalian Covid-19, untuk menjamin kesehatan masyarakat. Dengan begitu, aktivitas ekonomi warga di Pulau Dewata akan terus tumbuh, pasca dilanda pandemi.
“Dengan kesehatan masyarakat yang terjaga, pertumbuhan ekonomi di Bali juga akan tumbuh,” kata Sigit dalam pengarahannya saat memimpin rapat dengan Forkopimda Bali, bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Minggu (29/8/2021).
Sigit menjelaskan, ada tiga strategi pengendalian Covid-19. Yakni, protokol kesehatan yang ketat (prokes) dengan menerapkan 3M (pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak). Kemudian penguatan 3T (Tracing, Testing and Treatment) dan terakhir, percepatan program vaksinasi massal.
Sigit berharap dengan memperkuat strategi pengendalian COVID-19, Bali bisa menurunkan levelnya. Ia berharap PPKM di Bali turun ke level 3 pekan depan.
“Kami berharap level (PKKM) Bali yang saat ini masih di level 4, bisa bergeser ke level 3 (dan) dalam beberapa minggu ke depan ke level 2,” kata Sigit.
Selain memperkuat strategi tersebut, mantan Kapolda Banten itu juga meminta Forkopimda untuk memaksimalkan kebijakan partisi. Mulai dari pemekaran antarprovinsi, antarkabupaten/kota, hingga pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat.
Mengintensifkan hambatan lintas provinsi melalui pintu masuk angkutan udara, isolasi di Bandara Ngurah Rai. Melalui pintu masuk angkutan laut, segel di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Pelabuhan Lembar-Padangbai. Isolasi antar kabupaten/kota melalui pos pemeriksaan antar kabupaten/kota, terminal, dan gerbang tol,” kata mantan Bareskrim Polri itu.
Sigit mengatakan, pemudik domestik atau domestik telah mendapat kelonggaran sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021.
Adapun syaratnya, pemudik antarprovinsi harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Wisatawan yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut, menunjukkan hasil negatif untuk antigen H-1.
Sedangkan pemudik yang menggunakan moda transportasi pesawat menunjukkan hasil negatif untuk H-2 PCR. Perjalanan dengan pesawat antar kabupaten/kota di Jawa-Bali, harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
“Sanksi tegas akan diberikan kepada petugas yang tidak melakukan pemeriksaan dengan benar dalam pelaksanaan sekat,” kata Sigit.
Di sisi lain, Sigit juga berharap Forkopimda Bali bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan menggunakan pendekatan tradisional melalui tokoh adat untuk mengajak warga yang terpapar virus corona untuk dikarantina di Ruang Isolasi Pusat (Isoter) yang saat ini sangat rawan. baik di Bali.
Sebab, menurut Sigit, angka kesembuhan di Isoter lebih tinggi, karena didukung fasilitas dan diawasi secara penuh dan langsung oleh tenaga kesehatan (nakes).
“Upaya pergeseran isoman ke isoter perlu dilakukan secara optimal dengan bantuan Pemerintah Daerah (Pemda), seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat. Dan perlu penjelasan yang baik dengan menyesuaikan adat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat saat mengajak ke isoter,” kata Sigit.
“Awalnya (angka harian) beberapa waktu lalu di atas 1.000. Sekarang sudah mulai turun menjadi 434. Jadi ini tentu perkembangan yang bagus,” tambah Sigit.
Lebih lanjut, Sigit menegaskan Forkopimda Bali harus terus mempercepat target Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait vaksinasi nasional. Tujuannya, agar herd immunity terhadap Covid-19 segera terbentuk.
“Untuk mengurangi risiko penularan dan kematian akibat Covid-19, TNI-Polri bersama Pemerintah Daerah terus melakukan percepatan vaksinasi. Untuk mencapai target tersebut, sinergi TNI-Polri dengan Pemerintah Daerah serta seluruh elemen masyarakat masyarakat bisa dilakukan. Dalam menyusun strategi vaksinasi, bisa dilakukan serangan vaksinasi, booth vaksinasi, mobile vaksinasi, dan door to door, ketika stok vaksin datang dalam jumlah banyak,” kata Sigit.
Dengan segala upaya, keseriusan, kerjasama seluruh elemen, dan langkah Luar Biasa, menurut Sigit, kesehatan masyarakat dapat terjamin, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelonggaran yang diberikan.
“Ketika kasus Covid-19 sudah terkendali, otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan lebih baik. Seperti yang terjadi di aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya. Tentu ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, serta seluruh masyarakat,” kata Sigit.
