Kepala Daerah Diminta Jangan Manfaatkan Bansos untuk Kepentingan Politik

  • Whatsapp
Kepala daerah diminta tidak menggunakan program bansos untuk memoles citra kepemimpinannya sendiri. Penyaluran bansos harus dilandasi dengan gagasan pengurangan beban masyarakat miskin akibat terdampak Covid-19.
banner 300x250

Havana88- Kepala daerah diminta tidak menggunakan program bansos untuk memoles citra kepemimpinannya sendiri. Penyaluran bansos harus dilandasi dengan gagasan pengurangan beban masyarakat miskin akibat terdampak Covid-19.

“Data bansos jangan dipolitisir, tapi harus dikoreksi. Tugas kepala daerah bukan mendistorsi data, tapi mengoreksinya, sehingga data kemiskinan dan masyarakat miskin bisa diperbaiki,” kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada wartawan, Sabtu, 18 September 2021. .

Read More

Ujang mengatakan, bantuan sosial harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan politik, bukan berdasarkan kepentingan politik kepala daerah. “Oleh karena itu, politisi yang menjadi kepala daerah harus sadar diri agar tidak berpikir hanya untuk kepentingan politik,” kata Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR).

Ia menambahkan, kepala daerah harus memperjuangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin penerima bansos. “Dengan tidak main-main atau memanipulasi data bansos,” pungkasnya seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Zulfikar Ass Sadikin mengatakan, pemimpin daerah harus memiliki citra dan citra melalui perilaku, tindakan, kebijakan, program, dan kegiatan yang arif dan berbasis solusi sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. orang yang mereka pimpin.

Ia menilai perlu ada lembaga yang bertanggung jawab penuh untuk menyajikan dan mengkinikan data kemiskinan secara digital, real time, dan terbuka. “Dengan memanfaatkan unit pemerintahan terendah secara partisipatif, sehingga dari waktu ke waktu bisa up to date,” ujarnya.

Pantau terus Update Data Bantuan Sosial

Menurut dia, Komisi II meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengawal pemutakhiran data bansos oleh pemerintah daerah. Zulfikar juga memberikan saran agar bantuan sosial dapat lebih cepat diterima oleh masyarakat penerima manfaat.

“Dalam bentuk tunai dan menggunakan layanan perbankan. Penerima harus memiliki rekening dengan saldo awal yang sangat ringan dan semua saldo dapat ditarik tanpa biaya administrasi,” ujarnya.

Sebelumnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, kepentingan politik kepala daerah kerap menghambat perbaikan data penerima bansos. Kepala daerah kerap bermain-main dengan data untuk memoles citra kepemimpinannya.

Suharso menjelaskan, pemutakhiran data calon penerima bansos atau penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diamanatkan oleh undang-undang setiap enam bulan sekali. Proses pembaruan menjadi tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten untuk diserahkan kepada Kementerian Sosial.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250