Ketua MK: Penerapan Haluan Negara Sudah Tidak Lagi Relevan di Sistem Ketatanegaraan saat Ini

  • Whatsapp
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengkritik wacana amandemen UUD 1945 yang disuarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurutnya, mengubah konstitusi tidak bisa sembarangan.
banner 300x250

Havana88- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengkritik wacana amandemen UUD 1945 yang disuarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurutnya, mengubah konstitusi tidak bisa sembarangan.

Menurutnya, tidak ada urgensi negara untuk mengamandemen UUD 1945 saat ini. Apalagi, hampir dua tahun lalu, negara tersebut dilanda pandemi Covid-19.

Read More

“Masalah besar yang paling kentara adalah pandemi, maka akibat pandemi akan ada masalah ekonomi, masalah meningkatnya jumlah orang miskin dan masalah sosial lainnya. Pertanyaannya, apakah masalah itu karena konstitusi? Apakah karena tidak ada GBHN atau PPHN?” jelas Hamdan dalam keterangannya, Jumat (20/8/2021).

Hamdan memahami maksud dan tujuan MPR untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN), atau sekarang dikenal dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, kata dia, persoalannya bukan pada pembangunan yang tidak tetap karena belum ada PPHN.

“Mungkin kita bisa bertanya, apakah karena konstitusi atau karena perubahan politisi? Saya dapat menyimpulkan bahwa politisi melihat masalah dari perspektif lima tahun. Konstitusi adalah jangka panjang.” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam (SI).

Jadi Hamdan mengatakan, dalam konteks pembangunan jangka panjang, permasalahan yang terjadi bukan karena konstitusi. Tapi konsistensi para politisi. Sebab, dari sisi pembangunan, menurut dia, Indonesia sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang disusun selama 25 tahun.

“Ini belum pernah terlihat, tidak konsisten, lalu pertanyaannya, inkonsistensi itu apa, sumber konstitusinya apa atau tidak? Dari hasil penelitian kami, pembuatan kebijakan politik tidak konsisten, bukan dari konstitusi,” kata Hamdan.

Ia juga menyebut era GBHN Soekarno dan Soeharto. Menurutnya, sejak 1960 hingga 1967, GBHN disusun berdasarkan pidato Soekarno yang tertuang dalam TAP MPR.

Kemudian pada era Soeharto, GBHN dibuat melalui Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang ditetapkan oleh MPR menjadi GBHN. Semua rencana pembangunan dibuat oleh eksekutif, dalam hal ini presiden.

“Sekarang siapa yang membuat GBHN? Jika melihat Ketetapan MPR, (artinya) MPR yang membuatnya. Jika MPR melakukan apa yang dilakukan untuk melibatkan presiden? Ini adalah masalah. Jadi MPR kan sendiri, presiden yang punya, tinggal implementasinya,” ujarnya.

Menurut Hamdan, GBHN sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam sistem ketatanegaraan saat ini. Karena UUD 1945 telah berubah.

Menjadi Alat Kontrol Kinerja Presiden

Lebih lanjut Hamdan menjelaskan, bahwa dulu MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang membuat GBHN. Presiden adalah amanat MPR. Jadi, jika presiden tidak bisa menjalankan mandatnya, DPR bisa mengundang MPR. Sidang khusus digelar.

“Jika dianggap tidak cakap, presiden bisa diberhentikan oleh MPR,” kata Hamdan.

Hamdan mencontohkan, soal pemberhentian presiden, harus mengubah Pasal 7 UUD karena bisa dilakukan jika presiden melanggar undang-undang. Kemudian pasal 24c juga harus diubah, karena saat ini pemberhentian presiden harus melalui pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian Hamdan kembali mempertanyakan, jika PPHN dalam pelaksanaannya tidak bisa memberhentikan presiden, lalu apa gunanya. Karena di masa lalu, GBHN adalah alat untuk mengontrol kinerja presiden.

“Sekarang siapa yang berkuasa? Dulu, Presiden dan MPR meminta pertanggungjawaban. Ini dua hal, pertama dari aspek urgensi, lalu kedua dari aspek substansi. Keduanya tidak masuk.”

“Jadi ini agak aneh, jangan ubah konstitusi parsial, jangan melihatnya sebagai sistem yang lengkap, negara ini akan rusak,” kata Hamdan.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250