Lurah Paninggilan Utara Akui Pungli Rp 250 Ribu Ke Warga

  • Whatsapp
Camat Ciledug, Syarifuddin, menegaskan Kepala Desa Paninggilan Utara, Tamrin, mengakui praktik pungutan liar (pungutan liar) yang dilakukannya. Saat ini, Camat dan Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) sedang memproses sanksi yang akan diberikan kepada lurah tersebut.
banner 300x250

Havana88 –  Camat Ciledug, Syarifuddin, menegaskan Kepala Desa Paninggilan Utara, Tamrin, mengakui praktik pungutan liar (pungutan liar) yang dilakukannya. Saat ini, Camat dan Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) sedang memproses sanksi yang akan diberikan kepada lurah tersebut.

“Sementara ya. Dia bilang iya, mengaku minta Rp 250 ribu. Videonya juga sudah beredar, apa adanya dan tidak bisa kita pungkiri, sudah terjadi,” kata Syarifuddin.

Syarifuddin mengatakan Tamrin tidak bisa lagi menghindar atau membela diri. Karena aksinya sudah tersebar di media sosial

“Sudah (diakui). Ya, terlepas dia tidak mau mengaku atau semacamnya, faktanya ada. Tidak bisa dipungkiri, faktanya jelas di video,” katanya.

“Dan ini tidak bisa dihindari bahwa dia bukan orang yang melakukan pemerasan,” katanya.

Karena itu, pemerintah kota bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan. Beberapa hari lalu, pihaknya telah memanggil kepala desa untuk diperiksa.

Kamis (5/8), Pemprov DKI telah membentuk tim dan mengusut kasus tersebut. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang karena aparatur sipil negara (ASN) berkewajiban melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, Syarifuddin tidak mengetahui berapa lama lurah itu menjabat. Pasalnya, ia baru menjabat sebagai Camat Ciledug dua tahun lalu.

“Saya juga tidak tahu. Sebelum saya masuk, dia sudah ada di sini. Saya hanya tidak tahu apakah dia satu atau dua tahun lebih tua dari saya. Saya belum melihat sejauh itu,” kata Syarifuddin.

Akan Dihukum

Camat Ciledug, Syarifuddin, menyatakan lurah akan mendapat sanksi. Meski belum diketahui bentuk sanksinya, dia menegaskan tim akan memproses dan memberikan sanksi sesuai dasar hukum.

“Pasti ada sanksi, itu pasti. Tapi sanksi seperti apa yang ingin kita berikan, nanti sesuai dengan UU Ketenagakerjaan dan macam-macam. Jangan sampai kita juga menjatuhkan sanksi tanpa dasar hukum. Itu yang kita tidak mau. Karena bagaimanapun hukum itu yang paling tinggi,” kata Syarifuddin saat dihubungi detikcom, Sabtu (7/8).

Meski belum diketahui alasan lurah meminta uang, Syarifuddin menduga hal itu terkait kebiasaan lama. Hal ini dikarenakan pola pikir pungli masih melekat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kedepannya, ia berharap hal ini tidak terjadi di daerah lain. Syarifuddin juga mengimbau ASN untuk melayani masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

“Mungkin mindset lama yang masih melekat pada PNS belum benar-benar hilang. Semoga lambat laun hilang semua konsep lama yang masih melekat pada PNS, baik di kelurahan, kecamatan, baik di Kota Tangerang maupun di kelurahan. luar kota Tangerang,” ujarnya.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250