Havana88- Kepala Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko punya dua pilihan di Partai Demokrat.
Pertama, Moeldoko bisa menghentikan ambisinya mengambil alih Partai Demokrat. “Akui kesalahannya. Mohon maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat. Kami percaya masih ada ruang untuk perbaikan bagi setiap manusia di muka bumi ini yang pernah melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan,” kata Herzaky dalam konferensi pers, Minggu (3/3). /10/2021).
Ia mengatakan, sejumlah tokoh dari kubu Moeldoko telah mengundurkan diri satu per satu. Begitu pula Nazaruddin yang sejak awal menjadi investor utama.
“Bukannya saat ini tim KSP Moeldoko sudah tercerai-berai, Max Sopacua mengundurkan diri secara berkala, Cornel Simbolon mengundurkan diri, Muhammad Nazaruddin diduga salah satu investor yang keluar dari koalisi,” katanya.
Herzaky menyatakan, Nazaruddin pergi karena marah dengan pemalsuan tanda tangan kader Demokrat oleh salah satu pengacara. Dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut telah dilaporkan ke polisi sejak 18 April 2021 dan diharapkan dapat diproses.
Dia mengatakan Moeldoko disebut-sebut tidak percaya dengan tim Marzuki Alie dan memilih menggunakan orang terdekatnya di Kantor Staf Kepresidenan berinisial ES.
“Bahkan KSP Moeldoko tidak lagi mempercayai tim Marzuki Alie dan menggunakan orang terdekatnya di KSP berinisial ES,” ujarnya.
Opsi kedua, lanjut Herzaky, Moeldoko akan kehilangan nama baik dan kehormatannya jika melanjutkan ambisinya. Ia juga mengimbau Moeldoko untuk mengambil jalan yang demokratis dan beradab.
“Kalau ada ambisi jadi presiden, bentuk partai sendiri. Ada contoh Jenderal mendirikan partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI, Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura, dan Letnan Jenderal Prabowo mendirikan Gerindra,” jelasnya.
Mahfud Md: Jokowi Minta Hasil Kongres Demokrat Kubu Moeldoko Tidak Diratifikasi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar hasil Kongres Partai Demokrat untuk kubu Moeldoko tidak disahkan.
Menurut dia, Jokowi meminta agar kisruh di Partai Demokrat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku meski Moeldoko berada di jajaran kabinet Indonesia Maju.
“Kata Pak Jokowi, kalau begitu, penegakan hukum saja. Pak Moeldoko tidak bisa mengesahkannya, padahal dia teman kita dan punya ambisi politik,” kata Pak Jokowi. Karena itu, saya dan Pak Yasonna akan segera mengumumkan bahwa Moeldoko tidak akan mengesahkan,” kata Mahfud dalam diskusi virtual, Rabu 29 September 2021.
Ia menegaskan, sejak awal pihak Istana tidak ikut campur dalam persoalan yang terjadi di Partai Demokrat antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko. Mahfud bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly juga bertemu dengan Jokowi untuk membahas kisruh yang terjadi di Demokrat.
“Kalau Istana mau masuk saat Moeldoko kongres di Medan, kita tinggal mengesahkannya saja secara kasar. Tapi waktu itu saya bertemu Presiden dengan Menkumham,” ujarnya.
Mahfud juga menjelaskan kepada Jokowi tentang undang-undang yang berlaku ketika ada konflik di partai politik. Saat itu, kata dia, kongres yang digelar Partai Demokrat Moeldoko itu dilakukan tanpa persetujuan pengurus yang sah.
“Undang-undang tidak bisa mengadakan kongres seperti itu karena kongres itu harus atau kongres harus diminta oleh direksi yang sah, ini bukan pengurus yang sah. Jadi tidak bisa disahkan,” jelas Mahfud.
Ia menegaskan, pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam gugatan yang saat ini tengah dilayangkan Partai Demokrat kubu Moeldoko, melalui kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra ke Mahkamah Agung (MA). Mahfud sebenarnya meyakini gugatan itu tidak akan membatalkan kepengurusan Partai Demokrat AHY.
“Jadi sebenarnya pertarungan ini tidak ada gunanya. Apapun keputusan MA, AHY, SBY, Ibas semua tetap berkuasa di sana (Partai Demokrat), pemilu 2024,” kata Mahfud.
