Majelis Hakim Menolak Permohonan PKPU Terhadap Pertamina Foundation

  • Whatsapp
Majelis Hakim menolak permohonan PKPU yang diajukan Moh. Adang Zakaria, Cs. kepada Yayasan Pertamina.
banner 300x250

Havana88 –  Majelis Hakim menolak permohonan PKPU yang diajukan Moh. Adang Zakaria, Cs. kepada Yayasan Pertamina. Majelis Hakim menyatakan utang yang didalilkan para pemohon tidak dapat dibuktikan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pertimbangan putusan yang dibacakan Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 13 Juli 2021, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Read More

Kuasa hukum Pertamina Foundation Aldres J. Napitupulu menjelaskan, kasus ini bermula dari pihak yang mengaku sebagai relawan yang memiliki tagihan kepada Pertamina Foundation terkait program Gerakan Menanam Pohon (GMP). Padahal, sudah ada Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa semua pembayaran yang dilakukan terkait GMP adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Selain itu, sisa uang APBN merupakan bagian dari barang bukti yang telah disita untuk negara sesuai perintah dalam Putusan Mahkamah Agung.

“Dalam proses verifikasi, Pertamina Foundation telah menyerahkan 16 (enam belas) alat bukti berupa dokumen otentik yang tidak dapat disangkal dan membuktikan tidak ada utang kepada Pemohon PKPU,” kata Aldres dalam keterangan tertulis, Jumat (16/16). 7/2021).

Dijelaskannya, di antara bukti tersebut juga terdapat Pendapat Hukum dari Kejaksaan Negeri (JPN) yang menyatakan bahwa Pertamina Foundation tidak memiliki kewajiban untuk membayar kepada pihak manapun terkait program GMP.

“Sebaliknya, Pertamina Foundation berhak mengajukan tuntutan pidana dan perdata terhadap pihak-pihak yang telah menerima uang program GMP,” imbuhnya.

Alat bukti bagi para Pemohon PKPU berupa data dari aplikasi twitgreen yang sebelumnya dinyatakan tidak akurat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1132 K/Pid.Sus/2018 sehingga tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dalam kasus PKPU ini. Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon juga tidak dapat menjelaskan jumlah pohon yang telah ditanam maupun jumlah tagihan kepada Pertamina Foundation.

Saksi Ahli yang dihadirkan dalam persidangan, DR. Hadi Shubhan, SH., MH., CN juga menyatakan bahwa dengan adanya kasus korupsi dalam program yang melibatkan uang negara, pembuktiannya tidak sederhana sehingga tidak memenuhi syarat yang harus diajukan oleh PKPU.

Sementara itu, Pertamina Foundation dan Aldres J. Napitupulu mengapresiasi dan menghormati putusan Majelis Hakim yang diketuai Kadarisman Al Riskandar, SH., MH. bahwa.

Pertamina Foundation juga mengimbau agar ke depan tidak ada lagi pihak-pihak yang berupaya menambah kerugian negara terkait program GMP baik melalui permohonan PKPU maupun upaya lainnya.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250