Havana88- Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menegaskan Balai Latihan Kerja (BLK) harus terus mengoptimalkan program transformasi BLK sebagai lompatan besar, guna meningkatkan kompetensi dan mengurangi kemiskinan di daerah.
Dalam menyukseskan program tersebut, Kementerian Tenaga Kerja menjadikan agenda 6R sebagai perhatian utama. 6R yang dimaksud adalah reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi sarana dan prasarana, rebranding BLK, dan relasi.
Menteri Tenaga Kerja Ida mengatakan, saat ini pemerintah terus memperkuat skema program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang akan dilaksanakan di 7 provinsi prioritas, salah satunya Provinsi Maluku.
“Sebelumnya saya dan beberapa jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya baru saja mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin, dalam rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kantor Gubernur. , Kemenaker mendapat mandat untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan pelatihan kerja, dan pelatihan kewirausahaan mandiri,” kata Menaker Ida saat membuka Diklat Berbasis Kompetensi dan menyaksikan MoU dengan mitra diklat di BLK Ambon, Rabu (13/10). /2021).
Menteri Tenaga Kerja Ida mengatakan, sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja telah bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, untuk melakukan Sinergi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan. Program dalam Rangka Pengurangan Pengangguran dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Desa.
Di satu sisi, terkait peningkatan kompetensi, Menteri Tenaga Kerja Ida menekankan bahwa BLK Ambon harus menjadi yang terdepan dalam menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan penempatan industri, guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Maluku.
Lebih lanjut, Menteri Tenaga Kerja Ida menyambut baik MoU yang dibuat industri dengan BLK Ambon. Menurutnya, upaya ini sangat diperlukan sebagai upaya dan sinergi dari BLK sebagai lembaga pelatihan dengan pemangku kepentingan yang ada, baik dari pemerintah, akademisi, lembaga pelatihan, kalangan industri/usaha, maupun masyarakat.
“Upaya dan sinergi ini harus didorong secara maksimal agar berdampak positif dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan secara nasional dan regional di Provinsi Maluku,” ujar Menteri Tenaga Kerja Ida.v
