Menaker Ida: Sosialisasikan UU Cipta Kerja Secara Intensif Demi Kesamaan Pandangan

  • Whatsapp
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja terus dilakukan secara intensif, terutama bagi pengusaha atau manajemen perusahaan.
banner 300x250

Havana88- Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja terus dilakukan secara intensif, terutama bagi pengusaha atau manajemen perusahaan. Hal ini diperlukan agar pengusaha dan pekerja menemukan titik temu dalam memandang UU Cipta Kerja.

“Sosialisasi ini dilakukan oleh sektor-sektor, seperti sektor otomotif, pariwisata, yang memiliki ciri khas dan tidak bisa disamakan dengan sektor lainnya. Jadi saya mohon dukungan Bapak/Ibu sekalian, karena di masa transisi ini banyak hal yang bisa terjadi,” kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah saat menerima audiensi Forum Serikat Pekerja Logam Indonesia (FSPMI) di Gedung Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Read More

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memahami bahwa UU Cipta Kerja yang merupakan produk legislasi baru yang disahkan pada 5 Oktober 2020 masih membutuhkan sosialisasi yang lebih masif kepada pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Tidak hanya pekerja, perusahaan juga harus memiliki pemahaman yang utuh tentang UU Cipta Kerja.

“Kami selalu meminta teman-teman PHI Jamsos untuk tidak berhenti mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2020 agar tidak terjadi salah tafsir terhadap undang-undang tersebut,” ujarnya.

Didampingi Dirjen PHI Jamsos, Indah Anggoro Putri dan Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah Sari, Menteri Tenaga Kerja Ida menggelar dialog 120 menit dengan Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz, bersama Arif sebagai Ketua PUK PT Hino, Tri (Mitsubishi), Wahyu (Honda), Heru (Suzuki), dan Amin (Yamaha).

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, mengakui sangat sedikit perusahaan yang menerapkan Struktur dan Skala Pengupahan (SUSU), padahal SUSU merupakan entry point untuk memperkuat perlindungan pengupahan bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari 12 bulan. Bahkan dalam praktiknya di lapangan, perusahaan menggunakan upah minimum sebagai upah standar.

“Itu masalahnya, jadi tidak ada rasa hormat, tidak ada merit system (kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualitas, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar). Ini sebenarnya masalah, meskipun filosofinya benar, kami mendorong orang untuk bekerja agar dihargai sesuai dengan dedikasi, loyalitas, kompetensi, dan keterampilannya, ”katanya.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menyadari UU Cipta Kerja membutuhkan waktu untuk mencapai titik ideal. Saat ini, diakuinya, dirinya masih menghadapi masa transisi, yang bisa dimanfaatkan berbagai pihak untuk mencari momentum masa transisi demi kepentingannya sendiri.

“Dalam masa transisi, banyak hal bisa terjadi. Saya senang Saudara telah menyampaikan kepada kami, sehingga kita tahu bahwa sebenarnya implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dalam praktiknya membutuhkan kesabaran secara objektif untuk melihat undang-undang ini,” ujarnya.

Namun dalam kondisi tersulit sekalipun, Ida Fauziyah tetap mendorong perlunya dialog bipartit dengan perusahaan karena akan menyelesaikan masalah lebih cepat. Kondisi internal perusahaan hanya diketahui oleh pengusaha dan pekerja.

“Sudah berkali-kali kami tekankan dialog, manajemen perusahaan tetap menyampaikan kondisi sulit kepada pekerja secara terbuka dan kekeluargaan,” ujarnya.

Dirjen PHI dan Jamsostek Indah Anggoro Putri menambahkan, agenda FSPMI adalah melakukan audiensi yaitu menyampaikan informasi dan kondisi permasalahan hubungan industrial di sektor industri otomotif di Indonesia, sejak sebelum pandemi COVID-19, hingga masa pandemi saat ini.

“Saya tindak lanjuti Bu Menteri, dialog bipartit memang salah satu tugas utama saya sebagai Dirjen PHI Jamsos. Kemarin kita sukses di sektor perhotelan, dan sektor otomotif yang belum kita sentuh akan kita sentuh. Yaitu dengan memfasilitasi dialog bipartit dengan perwakilan manajemen otomotif,” ujarnya.

Sementara itu, Riden Hitam Aziz menyatakan, pihaknya bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam rangka memberikan informasi dan kondisi hubungan industrial di bidang brand otomotif, sebelum dan selama pandemi COVID-19. Termasuk menjelaskan dari sisi produksi, dan dari sisi hubungan industrial serta pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

“Sikap FSPMI tetap objektif, karena perusahaan sudah kembali normal dan bisnis berjalan. Hal-hal yang sudah diperoleh buruh tidak dikurangi,” kata Riden Hitam Aziz.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250