Havana88 – Pemerintah membuka pintu pembicaraan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang dicap teroris.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, selama ini persoalan di Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan senjata dan perwira perang.
Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, pendekatan kesejahteraan harus diprioritaskan untuk menyelesaikan konflik di Papua.
“Pada prinsipnya, sesuai arahan presiden, penyelesaian masalah di Papua tidak boleh dilakukan dengan senjata dan ledakan, tetapi dengan dialog demi kesejahteraan,” kata Mahfud, dikutip dari akun resmi YouTube Polhukam Indonesia, Selasa (15 /6).
Namun, memang benar bahwa eskalasi sering meningkat di Papua disertai dengan konflik bersenjata. Perwira TNI-Polri kerap terlibat baku tembak dengan Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM).
Sejauh ini, pasukan gabungan dengan senjata lengkap masih ditempatkan di titik-titik rawan konflik di Bumi Cenderawasih.
“Penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata merupakan bagian dari memfasilitasi dialog dengan masyarakat Papua yang jauh lebih banyak berada di luar kelompok bersenjata,” lanjut Mahfud.
Namun, Mahfud menjelaskan, pihaknya tetap mengutamakan pendekatan dialog. Salah satunya, Mahfud baru saja bertemu dengan sejumlah perwakilan MPR Papua di Gedung Kemenko Polhukam, Jumat (11/6).
TNI sendiri menyatakan akan menjalankan perintah dari pimpinannya jika mendapat instruksi mengenai penanganan dan penyelesaian konflik di wilayah paling timur Indonesia itu.
Kepala Penerangan Komando Gabungan Daerah Pertahanan (Kogabwilhan) III Kolonel Czi IGN Suriastawa mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan nasional dan kesatuan negara Indonesia. Apalagi setiap prajurit TNI terikat dengan sumpah prajurit.
“Yang jelas kami prajurit siap menjalankan perintah,” kata Suriastawa saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (15/6).
OPM pun angkat bicara terkait hal ini. Mereka mengatakan akan secara terbuka berdialog dengan pemerintah. Namun, hal itu tidak akan diindahkan oleh aparat TNI-Polri.
Juru bicara OPM, Sebby Sambom, meminta agar negosiasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Misalnya, kata dia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Jadi kita boleh setuju dengan niat baik Presiden, tapi dengan syarat negosiasi segitiga bisa dimediasi oleh Badan Organisasi PBB,” kata Sebby.
Menurut dia, keinginan mediasi ini sudah digaungkan sejak 2019. Oleh karena itu, pihaknya menunggu keseriusan Presiden untuk membuka jalur dialog dengan kelompok pejuang kemerdekaan Papua.
“Sudah berkali-kali kami informasikan ke pemerintah Indonesia melalui berbagai media, jadi kami menunggu keseriusan Presiden RI Joko Widodo,” ujarnya.
Diketahui, OPM sendiri sempat menyatakan perang terhadap aparat di kawasan Ilaga, Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu. Mereka memperingatkan semua orang Indonesia yang bekerja di Papua untuk segera meninggalkan Bumi Cenderawasih.
Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Rusdi Hartono menilai KKB tidak bisa menjadikan titik-titik tertentu di Papua sebagai lokasi perang.
Rusdi mempertanyakan orang-orang yang menyatakan Papua sebagai wilayahnya sendiri. Alasannya, kata dia, tidak bisa dilakukan karena Papua adalah bagian dari Indonesia.
“(Papua) Itu NKRI, bukan wilayahnya. Papua NKRI dan sekali lagi final,” kata Rusdi, Senin (7/6).
