Anggota Komisi X DPR RI yang juga politikus Gerindra Himmatul Aliyah mengingatkan, masih dalam momentum hari pendidikan nasional yang jatuh pada Selasa 2 Mei 2023, meminta pemerintah memastikan seluruh warga negara mendapatkan pendidikan, tanpa kecuali.
Hal ini sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1-5 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
“Pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan dasar bagi seluruh warga negara. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang dapat membentuk akhlak mulia. Pemerintah juga harus memprioritaskan anggaran negara minimal 20 persen untuk pendidikan dan melakukan upaya pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Himmatul dalam sambutannya. keterangannya, Rabu (3/5/2023).
Ia berharap pemerintah harus serius dalam meningkatkan kualitas guru dan dosen. Kunci penting peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah peningkatan kualitas guru dan dosen.
Anggota BKSAP DPR RI ini mengatakan masih ada guru yang tidak mencapai kompetensi minimal sehingga tidak kompeten sebagai guru.
Demikian pula dengan jumlah dosen di kampus yang masih sedikit karena ekosistem pendidikan yang belum mendukung, antara lain beban administrasi yang tinggi dan gaji yang tidak memadai.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik (guru dan dosen) yang selama ini kurang memadai. Kesejahteraan tenaga pendidik berkorelasi dengan kualitas pendidikan. Di sejumlah negara dengan kualitas pendidikan yang baik, kesejahteraan tenaga pengajarnya juga bagus,” jelas Himmatul.
Ia juga meminta pemerintah perlu mempertegas guru honorer agar berpeluang lebih besar untuk diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK.
“Ini sebagai bentuk apresiasi terhadap guru honorer yang telah puluhan hingga puluhan tahun mendedikasikan dirinya dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,” ujar Himmatul.
Pemerintah diminta meningkatkan fasilitas pendidikan secara merata
Pemerintah juga perlu secara konsisten membenahi dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia secara merata. Sampai saat ini sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih jauh dari ideal.
Misalnya, data menunjukkan bahwa sekitar 45 hingga 60 persen ruang kelas di semua jenjang pendidikan di Indonesia (SD, SMP, SMA/SMK) rusak (ringan atau sedang).
“Di daerah terpencil pun kondisinya lebih parah. Pemerintah perlu memastikan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai agar siswa dapat belajar dengan baik,” ujar Himmatul.
Terakhir, kata Himmatul, pemerintah perlu memprioritaskan pencapaian pendidikan karakter atau moral berbasis agama dan budaya dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Hal ini karena budi pekerti atau moral diyakini sebagai pondasi tegaknya peradaban bangsa.
