Organda Minta Insentif, Pendapatan Tergerus PPKM Darurat

  • Whatsapp
Organda Minta Insentif, Pendapatan Tergerus PPKM Darurat
banner 300x250

Havana88 – Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengatakan, pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) akan mengurangi pendapatan usaha transportasi jalan karena kondisi perjalanan yang semakin ketat diberlakukan di Jawa dan Bali.

Ketua Umum Pengurus Pusat Organda Andre Djokosoetono menilai pengetatan kondisi perjalanan akan mengurangi mobilitas masyarakat yang pada akhirnya akan menekan kantong para pengusaha travel.

Read More

“Tidak dapat dihindari bahwa dampak mobilitas masyarakat akan berdampak pada penurunan pendapatan usaha, termasuk transportasi jalan raya,” jelasnya, Sabtu (3/7).

Kementerian Perhubungan diketahui telah merilis aturan teknis yang akan berlaku pada 5 Juli 2021. Salah satu poinnya ialah perjalanan jarak jauh dari/ke Jawa dan Bali diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin, minimal dosis pertama. Untuk itu, Andre meminta pemerintah memberikan bantuan dan insentif bagi dunia usaha khususnya transportasi.

Ia berharap pengusaha transportasi mendapatkan pinjaman baru (refinancing) dengan bunga rendah setelah kebijakan relaksasi cicilan utang berakhir. Diakuinya, tanpa keringanan, sebagian besar operator transportasi akan kesulitan untuk bertahan hidup.

Dikatakannya, sebelum PPKM Darurat saja, okupansi hanya mencapai 60 persen dari normal, apalagi jika pembatasan diberlakukan. Akan tetapi ia menegaskan bahwa Organda mendukung dalam kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19.

Fokus Organda tentu saat ini berkontribusi mengurangi penyebaran Covid-19 sehingga pemulihan ekonomi bisa segera dimulai. DPP yakin pemerintah akan mengambil kebijakan ini dalam situasi darurat.

Pada sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan teknis perjalanan darat, laut, dan udara selama PPKM Darurat, 3-20 Juli 2021. Hal tersebut dilakukan untuk menekan adanya penyebaran COVID-19.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulisnya pada konferensi pers virtual Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan beberapa surat edaran untuk sektor darat, laut, udara, dan kereta api. Pemberlakuan akan dimulai pada 5 Juli 2021 dengan tujuan memberikan kesempatan kepada operator untuk bersiap-siap, Jumat (2/7).

Budi mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 25.000 per hari. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya varian baru yaitu varian delta yang lebih mudah menyebar. Untuk itu, pemerintah memberlakukan PPKM darurat.

Aturan teknis perjalanan mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 Nomor 14 Tahun 2021 yang mulai berlaku 3 Juli lalu.

Petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi dengan kriteria dan persyaratan antara lain, untuk perjalanan jarak jauh dari/ke Jawa dan Bali, Anda harus menunjukkan kartu vaksin, minimal dosis pertama, dan hasil tes PCR 2×24 jam atau antigen 1×24 jam.

Pengetatan mobilitas di Jawa Bali dilakukan dengan mewajibkan pemudik memiliki sertifikat vaksin, hasil RT PCR 2×24 jam, uji antigen yang berlaku maksimal 1×24 jam untuk moda laut, darat, penyeberangan, dan kereta jarak jauh. Pemudik wajib memiliki sertifikat vaksin serta uji RT-PCR wajib yang berlaku maksimal 2×24 jam di Jawa dan Bali, khusus moda udara.

Namun, sertifikat vaksin tidak wajib untuk persyaratan mobilitas mobilitas di luar Jawa dan Bali. Bali, maka pengecualian juga diberikan kepada mereka yang dikecualikan dari menerima vaksin karena alasan medis selama perjalanan, Penumpang juga diwajibkan untuk mengisi Electronic-HealthAlert Card (e-HAC) atau Health Alert Card selama perjalanan selama PPKM darurat.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250