Penjelasan ICW terhadap Somasi Moeldoko Soal Promosi Ivermectin

  • Whatsapp
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melayangkan somasi ke Indonesia Corruption Watch (ICW) karena ditemukannya peredaran narkoba Ivermectin yang menyeret nama Moeldoko. ICW juga memberikan penjelasan lengkap terkait somasi tersebut.
banner 300x250

Havana88 –  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melayangkan somasi ke Indonesia Corruption Watch (ICW) karena ditemukannya peredaran narkoba Ivermectin yang menyeret nama Moeldoko. ICW juga memberikan penjelasan lengkap terkait somasi tersebut.

Pengacara ICW, Muhammad Isnur, awalnya menjelaskan pentingnya posisi ICW dalam rangka mengawal roda pemerintahan. Hal ini penting karena beberapa waktu lalu kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, sempat mempertanyakan hal tersebut.

Read More

“Pemantauan kinerja pejabat publik dalam rangka penelitian merupakan bentuk partisipasi publik yang dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan banyak perjanjian internasional. Jadi, bagi ICW, pendapat kuasa hukum Moeldoko jelas salah dan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi,” kata Isnur melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (8/8/2021).

Isnur menegaskan bahwa studi ICW seperti yang terkait dengan Ivermectin bukanlah yang pertama kali dilakukan. Menurutnya, sejak ICW berdiri, penelitian khususnya terkait korupsi politik menjadi amanat pendirian lembaga ini.

“Salah satu metode yang sering digunakan adalah pemetaan relasi politik antara pejabat publik dan pengusaha. Atas dasar pemetaan itu, akan ditemukan konflik kepentingan yang biasanya mengarah pada praktik korupsi. Oleh karena itu, setiap ICW mengeluarkan kajian, satu desakannya juga untuk mentargetkan pejabat publik untuk klarifikasi,” katanya.

“Kajian polemik Ivermectin seperti yang dikhawatirkan Moeldoko juga bukan satu-satunya produk ICW di masa pandemi COVID-19,” imbuhnya.

Ia mengatakan, ada dua poin yang disengketakan Moeldoko dalam kajian ICW terkait Ivermectin, yakni dugaan rent-seeking dan ekspor beras antara Himpunan Tani Indonesia (HKTI) dan PT Noorpay Nusantara Perkasa. Berangkat dari titik permasalahan, ICW telah menjawab panggilan Moeldoko pada Selasa, 3 Agustus 2021.

“Jadi, kuasa hukum Moeldoko jelas salah jika kemudian dia mengatakan belum menerima surat balasan dari ICW,” katanya.

Dalam surat balasan tersebut, ada beberapa hal yang ditegaskan. Pertama, ICW menemukan sejumlah indikasi keterlibatan Moeldoko dalam peredaran obat Ivermectin yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini berdasarkan hubungan bisnis anak perusahaan Moeldoko dengan Sofia Koswara (Vice President PT Harsen Laboratories, produsen Ivermectin) di PT Noorpay Nusantara Perkasa.

“Tidak hanya itu, beberapa laporan juga menyebutkan bahwa Moeldoko telah meminta Sofia untuk segera memproses izin edar Ivermectin. Padahal, pada saat yang sama, uji klinis obat ivermectin belum selesai,” katanya.

Kemudian, Isnur mengatakan, temuan ICW juga merujuk pada informasi yang menyebutkan pemberian Ivermectin oleh HKTI bekerjasama dengan PT Harsen Laboratories ke sejumlah komunitas di Jawa Tengah. Belum lama ini, BPOM menegur PT Harsen Laboratories karena melanggar aturan produksi dan peredaran obat. Tindakan ini diikuti dengan permintaan maaf dari produsen Ivermectin.

“Oleh karena itu, wajar jika masyarakat akan mendesak klarifikasi dari Moeldoko terkait perbuatannya terkait obat Ivermectin tersebut,” ujarnya.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250