Penyintas Gempa Palu Hidup Dalam Ketidakpastian

  • Whatsapp
Penyintas Gempa Palu Hidup Dalam Ketidakpastian
banner 300x250

Havana88 – Sejumlah korban gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah, hidup dalam ketidakpastian. Mereka sudah tiga kali menjalani puasa Ramadhan di tempat penampungan sementara (huntara), pascabencana meluluhlantakkan permukiman warga pada 28 September 2018.

Realisasi pembangunan rumah permanen atau permanen oleh Pusat juga dipertanyakan. Di antara korban selamat adalah 500 kepala keluarga di Desa Petobo, Kota Palu. Mereka masih berada di tempat penampungan sementara yang dibangun pemerintah sejak 2018 pascagempa.

Read More

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Tengah Atha Mahmud mengatakan progres rekonstruksi pemulihan warga dalam skema rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana hingga saat ini belum tuntas.

“Sudah tiga tahun para korban bencana masih belum bisa memastikan kapan mereka bisa tinggal di kawasan pemukiman permanen (Huntap) seperti yang dijanjikan pemerintah,” kata Atha, Jumat (16/4).

Atha mengatakan, memasuki Ramadhan ketiga, para korban bencana masih tinggal di pengungsian. “Ini fakta yang menyedihkan dan sangat mengganggu hati nurani manusia. Padahal sebelumnya pada 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Huntap harus diselesaikan sebelum memasuki bulan suci Ramadhan 2019, agar korban bencana bisa menikmati bulan Ramadhan di kawasan pemukiman baru, “kata Atha.

Menurutnya, lamanya waktu penyelesaian masalah pembangunan rumah permanen bagi penyintas menunjukkan adanya kejanggalan yang terus menerus diabaikan. Seakan-akan, kata dia, negara melalui pemerintah pusat dan daerah tidak mampu memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam memenuhi hak-hak korban bencana.

“Saya kira hampir tiga tahun tiga Ramadhan adalah tenggat waktu yang toleran bagi pemerintah pusat dan daerah. Cukup bermain-main dengan masalah kemanusiaan. Sudahlah, segera selesaikan Huntap yang merupakan hak warga,” kata Atha.

Sementara itu, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berdurasi dua tahun telah berakhir sesuai dengan Inpres nomor 10 tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut Atha, upaya luar biasa harus dilakukan untuk warga. Evaluasi komprehensif dilakukan terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah. Setelah Inpres Nomor 10 Tahun 2018 berakhir pada tahun 2020 sebagai pedoman yuridis dalam penanggulangan pascabencana di Sulawesi Tengah.

Evaluasi yang komprehensif dinilai penting, karena menurutnya jelas ada kegagalan dalam memenuhi tenggat waktu yang dipersyaratkan dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2018.

Baginya yang terpenting adalah transparansi dan integritas dalam pendistribusian triliunan rupiah di alokasi anggaran negara.

“Kami tidak ingin triliunan APBN yang telah dialokasikan menguap secara sembarangan tanpa dirasakan manfaatnya secara keseluruhan bagi para korban bencana,” ujarnya lagi.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250