Perketat WFH, Mal dan Tempat Hiburan ?

  • Whatsapp
Suasana lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman saat hari pertama pemberlakuan ganjil-genap kendaraan di Jakarta, Senin (3/8/2020).
banner 300x250

Havana88detik – Jakarta Kasus Covid-19 di DKI Jakarta masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda atau menurun. Ibu kotanya hampir selalu berada di urutan teratas daftar kasus positif Covid-19 di Tanah Air setiap hari. Jumlahnya bahkan mencapai seribu setiap hari. Angka tersebut diprediksi akan melonjak seiring dengan libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021 di depan mata.

Nggak mau liburan Natal dan Tahun Baru jadi cluster Covid-19 baru. Pemerintah pusat sudah mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil sejumlah langkah preventif. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur DKI Jakarta meminta Anies Baswedan memperketat kebijakan bekerja dari rumah atau bekerja dari rumah hingga 75 persen mulai 18 Desember hingga 8 Januari 2021.

Read More

“Saya juga minta Gubernur untuk melanjutkan kebijakan pembatasan jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang yang berkumpul di tempat makan, mal dan tempat hiburan,” kata Luhut saat Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Barat. Jawa, Jawa Tengah. , Jawa Timur dan Bali, secara virtual, Senin 14 Desember 2020.

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mengatakan, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut yang menekankan hanya DKI Jakarta untuk penanganan kasus Covid-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru, kurang tepat. Sikap ini hanya akan menimbulkan gesekan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Urusan politik seperti itu sudah tidak perlu lagi dilakukan karena bukan menjadi prioritas penanganan kasus Covid-19. Dalam hal ini harus dilihat masing-masing kota, mencermati 6 daerah dan juga daerah lainnya, sehingga seimbang. Jangan hanya terkesan Jakarta, “kata Ede kepada Liputan6.com, Rabu (16/12/2020).

Ede mengatakan tingginya angka kasus Covid-19 di Jakarta tidak lepas dari tingginya angka pengujian Covid-19 yang dilakukan. Ede menyatakan, ada ketimpangan pengujian antara DKI dan pengujian nasional 20 hingga 25%.

“Memang laboratorium di Jakarta lebih banyak. Daerah lain harus diperluas agar bisa ditemukan kasusnya,” jelasnya.

Ede menambahkan, pengetatan untuk mencegah kasus Covid-19 seharusnya dilakukan di awal saat kasus ini muncul.

“Jika kita belajar dari penguncian di Wuhan dan Hubei China, 6 minggu pertama mereka dikunci dan 6 minggu berikutnya diambil alih oleh pusat dari provinsi. Itu sangat ketat dan berhasil, kasus tidak naik. lagi, “katanya.

Sementara di Indonesia, Ede menegaskan kebijakan penanganan Covid-19 terkesan fluktuatif. Menurut dia, provinsi prioritas seperti DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, seharusnya tidak punya pilihan selain menerapkan PSBB yang ketat.

“Termasuk WFH 75%, jadi masih ada yang bekerja tapi lebih banyak bekerja di rumah,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Ede, model PSBB tingkat mikro-RW harus dikembangkan, yang memang high case.

“Kita sudah punya datanya, dan sudah waktunya buat variasi PSBB yang tadinya besar, kita pindah ke tingkat RW,” ujarnya.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih mengatakan, apa yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Panjaitan lebih menekankan pada contoh DKI, karena di ibu kota kasus Covid-19 hampir selalu tertinggi setiap hari. . Sehingga daerah lain siap mengencangkan diri saat menyambut libur natal dan tahun baru 2020.

“Strategi ini memberi contoh agar daerah lain bisa mengikutinya, tidak ada gesekan antara pusat dan Jakarta. Kalau penanganan Covid bersama-sama, jangan ada pemikiran seperti itu,” ujarnya.

Menurut Daeng, apa yang dilakukan Menteri Koordinator Luhut sudah benar. WFH juga harus diperketat sekaligus membatasi berkumpulnya orang yang berpotensi meningkatkan penularan.

“Saya kira arahannya sudah benar, justru akan memperketat WFH lagi,” ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (16/12/2020).

Ia menilai kebijakan daerah, termasuk DKI Jakarta pada periode normal baru sudah tepat. Penggunaan gas dan rem dalam penanganan kasus Covid-19 telah dilakukan secara seimbang.

IDI meminta agar tidak ada libur panjang dan aktivitas keramaian pada libur Natal dan perayaan tahun baru agar tidak terjadi ledakan kasus Covid-19 pasca libur.

“Hal itu juga memicu masyarakat dirawat di rumah sakit besar. Secara subjektif, kalangan kesehatan juga khawatir beban rumah sakit akan semakin berat dan tenaga kesehatan bisa turun lagi,” kata Daeng.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai permohonan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut tidak akan berdampak besar karena kasus Covid-19 sudah merebak.

“Sekarang mau diperketat atau tidak ada pengaruhnya, sudah melebar belum jelas, kebijakannya bertele-tele, beragam, tiba-tiba bikin ini,” kata Agus kepada Liputan6.com, Rabu (16/12/2020).

banner 300x250

Related posts

banner 300x250