Havana88 – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan, pembiayaan isolasi mandiri (isoman) hotel yang semula dibebankan kepada pemerintah pusat, kini ditanggung pemerintah daerah secara bertahap.
Hal ini dilakukan agar penanganan Covid-19 lebih efektif. Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, keputusan itu diambil melalui koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Pembiayaan Isoman yang semula terpusat oleh pemerintah pusat, secara bertahap akan dilakukan secara desentralisasi oleh pemerintah daerah,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Rabu (9/6).
Wiku tidak secara tegas menyebut kebijakan itu dilatarbelakangi minimnya dana operasional.
Ia hanya mengatakan keputusan tersebut disepakati karena penanganan terbaik pandemi Covid-19 dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing agar lebih efektif dan efisien.
“Hal ini mengingat upaya penanganan Covid-19 terkini sesuai tantangan yang khas di masing-masing daerah dan diharapkan dapat dilaksanakan lebih efektif,” ujarnya.
Namun, Wiku meminta setiap daerah tidak segan-segan melapor ke pemerintah pusat jika mengalami kesulitan membayar biaya operasional hotel untuk isoman.
“Pemerintah pusat akan siap membantu dalam pelaksanaannya, maka saya mohon kepada pemerintah daerah yang mengalami kendala khususnya terkait pengadaan fasilitas isoman atau karantina mandiri. Kemudian mereka dapat memanfaatkan forum kumpul bersama pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar bersama-sama,” katanya.
Sebelumnya, Pj BNPB Dody Ruswandi mengatakan ada tunggakan sebesar Rp140 miliar untuk hotel tempat pasien Covid-19 dikarantina di DKI Jakarta. Setidaknya ada 31 hotel di Jakarta yang didanai BNPB. Dari puluhan hotel tersebut, 16 untuk tempat tinggal sementara bagi tenaga kesehatan, dan 15 untuk isolasi mandiri pasien Covid-19.
BNPB kemudian menghentikan sementara pembiayaan hotel karantina pasien Covid-19 di Jakarta. Namun, penghentian pembiayaan baru akan berlaku pada 15 Juni mendatang.
Saat ini, pihaknya masih membahas masalah anggaran ini dengan Kementerian Keuangan.
