Satpol PP Sidak 484 Kantor di Wilayah Jakbar selama PPKM

  • Whatsapp
Pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap 434 kantor di kawasan ini selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 26 Juli hingga 2 September 2021.
banner 300x250

Havana88- Pemerintah Kota Jakarta Barat menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap 434 kantor di kawasan ini selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 26 Juli hingga 2 September 2021.

“Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penegakan prosedur. Melibatkan Satpol PP kecamatan dan kota,” kata Kapolsek Pamong Praja (Kasatpol PP) Jakarta Barat Tamo Sijabat, di Jakarta, Jumat (3/9/2021). .

Read More

Tamo menjelaskan, 434 perusahaan tersebut berlokasi di delapan kecamatan di Jakarta Barat.

Dari hasil pemeriksaan tercatat 96 kantor terkena teguran tertulis, satu kantor dikenai sanksi administrasi, dua kantor ditutup dan dua kantor dicabut izin operasionalnya.

Sisanya, yakni sebanyak 333 kantor dipastikan tidak akan dikenakan sanksi apapun karena sesuai dengan ketentuan prokes.

Sebagian besar kantor, lanjut Tamo, melanggar ketentuan esensial dan kritis untuk mempekerjakan lebih banyak orang dari kapasitas yang ditentukan.

Dari tindakan tersebut, Tamo dan jajarannya mendapat denda administrasi sebesar Rp. 1.000.000. Tamo berharap perusahaan di wilayah Jakarta Barat tetap menerapkan prosedur selama beroperasi untuk menghindari munculnya klaster COVID-19 di perkantoran.

Ia juga memastikan akan terus melakukan pemeriksaan dan penindakan selama pemerintah memberlakukan PPKM.

“Kami akan tetap berkeliling dan mengambil tindakan selama periode PPKM ini,” kata Tamo.

PPKM Akan Berlaku Selanjutnya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan kebijakan PPKM akan tetap berlaku selama pandemi Covid-19.

“PPKM ini tetap berlaku di masa pandemi. Saya ulangi, perlu kita ketahui bahwa PPKM ini tetap berlaku di masa pandemi,” ujarnya.

Luhut menjelaskan, PPKM merupakan alat untuk menyeimbangkan pengendalian COVID-19 dengan perekonomian atau menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Menurutnya, penetapan tingkat PPKM akan menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah dan berlaku setiap satu hingga dua minggu sekali berdasarkan rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh presiden.

banner 300x250

Related posts

banner 300x250