Havana88 – Agus Harimurti Yudhoyono pernah menuding pemerintah terlibat dalam urusan partai Demokrat. Jokowi dianggap mendukung dilepasnya AHY dari ketua Umum Partai Demokrat yang didirikan ayahnya tersebut.
Usai permohonan KLB mengenai pengesahan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat ditolak pemerintah, dugaan – dugaan tersebut akhirnya terbukti tak benar. Pemerintah bersikap objektif dan netral mengenai permasalahan internal yang melanda Partai Demokrat.
Tudingan Tak Terbukti, Permintaan Maaf Harus Disampaikan
Juru Bicara Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Muhammad Rahmad mengatakan momen menjelang lebaran adalah saat yang tepat untuk melayangkan permintaan maaf.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan menyampaikan permohonan maaf atas tudingan yang disematkan kepada pemerintahan Joko Widodo.
Ia juga meminta agar Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono juga mengajukan permintaan maaf yang tulus kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko atas prasangka – prasangka buruk tersebut.
Peran Pemerintah Dalam Proses Kudeta
Partai Demokrat kubu AHY menuding pemerintah punya peran besar dalam menyukseskan kudeta kepemimpinan AHY melalui KLB. Nyatanya Kementerian Hukum dan HAM telah menolak pengesahan kepengurusan hasil runding KLB di Deli, Sumatera Utara.
Rahmad menegaskan hasil keputusan kementerian tersebut menunjukkan tidak adanya intervensi pemerintah dalam urusan internal partai. Lebih lanjut, Rahmad justru menghormati keputusan pemerintah meski kubu dirinya dinyatakan tidak mampu mendapatkan kemenangan legalitas hukum.
Yasonna Menyentil Penuding Pemerintah
Dalam konferensi pers, Yasonna menegaskan sikap pemerintah terhadap permasalahan internal yang dialami Ketua Umum Partai Demokrat.
Menurutnya, tidak pernah ada campur tangan pemerintah untuk memecah belah politik partai tertentu.
Andi Malarangeng salah satu petinggi Demokrat dicurgai sebagai oknum yang beberapa waktu lalu sempat menyerang pemerintah. Sejumlah pengamat politik Fari Amsari juga secara terang terangan menuduh pemerintah melakukan intervensi.
Feri menilai tidak mungkin semua langkah Moeldoko tanpa restu presiden. Tindakan besar yang dilakukan kepala KSP harusnya diketahui oleh Presiden. Terlebih lagi kasus kemarin memberikan peluang keuntungan besar bagi pemerintah.
