Havana88 – Pemerintah memangkas komponen tunjangan kinerja (tukin) tunjangan hari raya keagamaan (THR) 2021 dan sejumlah PNS mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Kebijakan ini sama persis dengan kebijakan pemberian THR tahun lalu. Ardi (28), salah satunya. Ia mengaku kecewa karena sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan membayar THR penuh tahun ini.
Ardi menyayangkan keputusan pemotongan tukin baru diumumkan menjelang lebaran, hampir bersamaan dengan pencairan THR itu sendiri.
Bahkan, kata dia, banyak teman PNS yang juga mengeluhkan telah memetakan kebutuhan anggaran untuk Lebaran, baik untuk belanja maupun konsumsi serta untuk memberi kepada orang tua dan saudara. Akibatnya, rencana yang sudah disiapkan tidak bisa direalisasikan.
Melalui potongan ini, lanjutnya, besaran THR tersebut jauh berbeda dengan THR 2019 yang diterima sepenuhnya oleh PNS. Perbedaannya, kata Ardi, mencapai 40 persen hingga 42 persen, tergantung instansi masing-masing.
“Jika dibandingkan tahun 2019 sudah terjadi pengurangan yang cukup signifikan, karena tukinnya memang jauh lebih tinggi dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat,” jelasnya.
Meski demikian, dia mengaku masih bersyukur atas adanya THR tersebut. Rencananya, pegawai negeri di salah satu kementerian ini akan menggunakan sebagian besar THR untuk tabungan. Sedangkan hanya sedikit untuk belanja di hari libur.
Senada, Rian (bukan nama sebenarnya), mengakui perbandingan THR, termasuk dan tanpa tukin, sangat signifikan. Angkanya, mencapai 70 persen.
Namun, sebagai PNS, ia harus mendukung program pemerintah apa pun, terutama saat pandemi Covid-19 seperti saat ini. Rencananya, dia akan menggunakan sebagian uang THR untuk baju baru putra putri dan memberikan kado Idul Fitri kepada orang tua. Sedangkan sisanya untuk tabungan.
“Kita semua juga tidak bisa berbuat banyak. Kita hanya bisa berharap negara cepat pulih dari situasi seperti ini,” kata seorang PNS di salah satu kementerian tersebut.
Pegawai negeri sipil lainnya yang enggan disebutkan namanya juga mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah tersebut. Ada informasi yang beredar bahwa salah satu kementerian telah mendapatkan insentif yang cukup besar bagi pegawai. Namun, ini tidak berlaku untuk kementerian lain.
“Mungkin bisa dicek lagi mengenai informasi ini, padahal sudah dikonfirmasi oleh teman-teman kita yang bekerja di salah satu kementerian. Ini anomali, kementerian lain sudah memutus komponen TUKIN di THR untuk membantu program pemerintah, namun pada Di sisi lain ada insentif yang diberikan kepada mereka. ada di salah satu kementerian, “ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alasan pemerintah mengambil keputusan yang sama seperti tahun 2020 karena masih mempertimbangkan penanganan Covid-19 yang membutuhkan dana besar. Apalagi banyak orang pada umumnya masih membutuhkan bantuan negara.
Tahun ini, dana sebesar Rp30,8 triliun, pemerintah alokasikan untuk pembayaran THR bersumber dari APBN. Anggaran tersebut lebih tinggi dari 2020 lalu, yakni Rp29,3 triliun dan 2019 Rp20 triliun.
Rinciannya adalah alokasi PNS daerah Rp14,8 triliun, serta pensiunan sebesar Rp9 triliun dan pembayaran THR di kementerian/lembaga sebesar Rp7 triliun.
